Anggota Komisi XI DPR Michael Jeno mengharapkan Tim pengendalian inflasi daerah bekerja lebih efektif, supaya inflasi didaerah tetap terjaga. Pasalnya inflasi di tingkat nasional terjadi akibat inflasi di daerah-daerah.

Hal itu dikemukakannya saat melakukan  pertemuan dengan Kepala BI dan OJK perwakilan Nusa Tenggara Barat (NTB),  dalam rangka  Kunjungan Kerja Spesifik, Jum’at (30/1) lalu.

“Semestinya Tim Pemanatau dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di daerah bekerja lebih efektif  dan berkordinasi dengan pemerintah pusat. Seperti di NTB sebenarnya sudah bisa dipetakan, komoditas mana yang menyebabkan inflasi naik atau yang turun. Contohnya, tomat,cabe, unggas, dan beras,” katanya.

Politisi F-PDI Perjuangan ini meminta, produksi lokal seperti peternakan ayam digalakkan, sehingga harga ayam bisa terjaga. Atau, jika komoditas ayam dari NTB dibawa keluar pulau distribusinya terjaga, sehingga inflasi bisa terkendali.

Menurut dia, Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR ke NTB ini sebetulnya sama seperti kunjungan-kunjungan ke mitra kerja, dan fokusnya adalah bagaimana mengupayakan pengendalian inflasi di daerah.  Komisi Xl sepakat masalah Kredit Usaha Rakyat (KUR), dihidupkan kembali karena KUR tersebut menjadi  isu yang sedang berkembang di masyarakat.

“ Kita akan fokus bahwa pembangunan itu ujungnya hanya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat  serta mengurangi kemiskinan,” tandas Michael.

Salah satu pilar yang bisa mengurangi kemiskinan dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja adalah usaha kecil dan menengah. Pihaknya menginginkan pemihakan yang jelas terhadap usaha kecil dan menengah dan salah satu caranya adalah melalui KUR.

Karena itu, sambung Michael, setelah melihat penjaminan KUR di Askrindo dan Jasindo dihentikan dirinya sangat menyayangkan hal tersebut. Mestinya jenis kredit seperti ini tambahnya dan penjaminannya tidak dihentikan, karena Komisi XI tetap menginginkan program KUR  berjalan sewajarnya untuk mengurangi kemiskinan dan menambah lapangan kerja.

Khusus mengenai masalah KUR dia menegaskan, sudah bisa dipetakan bagaimana KUR yang Non Performing Loan (NPL)- kredit bermasalah  nya tinggi dan yang NPL nya rendah dan jika NPLnya rendah kita yang harus fokuskan. Lebih-lebih dari penyelenggaranya sendiri yang spesifik, seperti BRI yang harus mempunyai tim yang spesifik, seperti adanya mantri KUR.

Adanya tenaga kerja spesifik dan keahlian serta kemampuan mengelola KUR, maka pengelolaan KUR bisa efektif. “ Jangan sampai dana KUR dikasih misalnya ke Bank BTN, karena Bank BTN itu fokusnya hanya mengurusi perumahan. Jangan sampai disuruh menyediakan KUR tetapi tidak mempunyai tenaga ahli yang khusus mengurus KUR,” kata Michael Jeno menambahkan. (spy), foto : supriyanto/parle/hr.